JAKARTA] Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mendesak Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI jangan membiarkan anggotanya bergerak liar dan menyalahgunakan wewenang.
Menurut Bambang, di sidang pertama, kedua dan ketiga untuk skandal ‘Papa Minta Saham’ yang digelar MKD, telah melahirkan ragam tafsir di benak publik. Paling ekstrim adalah tafsir tentang penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan oleh beberapa anggota MKD.
Menurutnya, pemandangan dari tiga tahapan sidang MKD itu bukan hanya melukai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga menimbulkan ketakutan.
Sebab, beberapa anggota MKD berusaha memutarbalik fakta untuk menjungkirbalikan apa yang benar menjadi salah dan sebaliknya.
"Inilah bahaya dan risikonya jika sekumpulan orang picik menggenggam kekuasaan atau wewenang yang besar," kata Bambang, Senin (14/12).
Baginya, beberapa anggota MKD lebih menitikberatkan aspek teknis untuk menggugurkan esensi persoalan. Hal itu bisa dilihat dari perdebatan tentang legal standing pelapor sehingga MKD harus menghadirkan seorang ahli bahasa.
"Artinya, ada keinginan dari beberapa anggota MKD untuk menutup kasus hanya karena pelapor tidak memenuhi syarat," kata dia.
"Pendekatan seperti itu terasa sangat ekstrim. Orang-orang itu menggunakan kekuasaannya untuk menutup sebuah kasus, padahal kasus itu didukung bukti dan adanya saksi."
Selain itu, lanjutnya, beberapa anggota MKD berusaha memperlemah saksi pelapor dengan tuduhan melakukan penyadapan atau rekaman ilegal. Diasumsikan bahwa karena rekaman itu ilegal maka esensi pembicaraan yang mengarah pada permufakatan jahat itu patut dianggap tidak pernah ada.
"Lagi-lagi terlihat kecenderungan beberapa anggota MKD menyalahgunakan wewenang mereka," kata Bambang.
"Dugaan pelanggaran kode etik tidak mungkin digugurkan apalagi dikaburkan dengan berbagai argumen yang tak masuk akal sehat dan melawan logika publik."
Terkait kehadiran tiga anggota MKD dari Golkar di konferensi pers Luhut Pandjaitan beberapa hari lalu, Bambang mengakuinya agak janggal. Tapi, ditegaskan dia, Fraksi Golkar dari awal memberikan kebebasan pada anggota menggunakan haknya sebagai anggota DPR.
"Termasuk untuk berimprovisasi, asal tidak konyol dan merugikan masa depan partai," imbuhnya.
