Musisi ternama Ahmad DHani pada hari ini diketahui telah mendatangi Gedung DPR, Senayan. Selain dari membahas RUU Kerukunan Umat Beragama, Dhani juga memberikan dukungan penuh bagi Ketua DPR, Setya Novanto mengenai dugaan kasus 'Papa Minta Saham'.
Dhani meminta supaya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR harus berani dan tidak menjadi banci. Apalagi karena masih ada opini mengenai rekaman kasus Freeport ini adalah legal atau ilegal.
"Jadi, MKD harus berani menentukan sikap bukti rekaman ini ilegal atau tidak ilegal. Kalau tidak ilegal, katakan tidak ilegal, tidak perlu takut desakan masyarakat atas opini masyarakat. Jadi, dalam hal ini MKD tak boleh jadi banci. Harus jadi pemberani," ujar Dhani di lantai 3, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/12/2015).
Ahmad Dhani tuding Jokowi
Dia juga menyoroti bahwa pada saat ini media massa seolah-olah menghakimi Setnov seperti terduga maling yang ingin dipukulin. Beberapa nama juga telah disebut seperti misalnya adalah pakar hukum tata negara,, Mahfud MD, aktivis sosial, Romo Benny Susetyo yang telah menghakimi Setnov.
Kejadian ini pernah dialaminya ketika dihakimi seperti Novanto.
"Menurut saya media atau siapapun itu Pak Mahfud MD, Benny Soesetyo yang menghakimi Pak Setnov sama saja ngelihat diduga maling terus digebukin. Saya pernah diduga maling, saya enggak terima. Sebagai bangsa dan sebagai warga negara yang baik saya enggak terima," tuturnya.
Dhani pun kembali berpesan kepada MKD agar lembaga penegak etik DPR ini bisa mencari kebenaran secara obyektif. Ia meminta agar kepada pihak saling menghormati proses di MKD.
"Yang saya lihat kondisinya Pak Setya ada beberapa orang yang main hakim sendiri. Padahal, ada sidang MKD. Tapi, MKD harus tegas sebagai orang yang kita anggap mulia kan. Katakanlah kebenaran kalau itu benar," sebutnya.
Ahmad Dhani Salahkan Jokowi atas Kasus Setnov
Musisi Ahmad Dhani menuding bahwa dugaan pemalakan saham PT Freeport Indonesia yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto disebabkan oleh ketidaktegasan Presiden Jokowi. Dhani berharap Jokowi meniru cara mantan Presiden Suharto di era Orde Baru.
"Gonjang-ganjing ini memang nomor satu itu memang harus akui tidak punya pemimpin yang tegas, kalau punya presiden tegas, hal ini tidak akan terjadi, gak akan ada menteri yang melakukan sesuatu di luar batas kewajaran sebagai menteri. Kalau Orba tidak akan terjadi, atau zaman SBY," kata Dhani di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/12).
Menurut pendukung pasangan Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014 ini, kegaduhan yang menjerat Setya didasari atas ketidakkompakan antar menteri di pemerintahan.
"Memang ada miskom dan mismanajemen di eksekutif dan kelihatan sekali dampaknya," tuturnya.
Dhani juga berujar bahwa proses sidang etik yang berlangsung hingga hari ini di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bukanlah permasalahan hukum. Melainkan kasus yang bersifat politis.
"Orang harus mulai melihat ini bukan kasus etika dan kasus hukum tapi kasus politik," pungkasnya.
Dhani hari ini sengaja datangi DPR guna menyampaikan dukungan pada Setya. Hal tersebut lantaran Setya terseret kasus pelanggaran etik yang saat ini masih dalam tahap persidangan di MKD.
Secara bersamaan sidang etik keempat MKD tengah berlangsung mendalami keterangan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan.
Bagaimana menurut Anda?
Editor
Tim LKPW
